Hakim Konstitusi Aswanto Dicopot: Tindakan DPR Melanggar UU dan Merusak Independensi Hakim Konstitusi

Masalahnya, hakim MK dengan penuh konflik kepentingan juga mengafirmasi perubahan itu dengan mencari dalil-dalil pembenar yang menguntungkan dirinya. Padahal, ihwal masa jabatan dan batas usia adalah kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang bukan merupakan isu konstitusional. Artinya, pembangkangan-pembangkangan konstitusi juga dipicu oleh kinerja MK yang sarat kepentingan.

Baca Juga: Peresmian Penanaman Padi Sehat (Organik) Di Pemalang Untuk Skala Ekspor

Namun demikian, betapapun marwah Mahkamah Konstitusi terus disorot, cara DPR memperbaiki MK juga keliru. Presiden Jokowi sebaiknya menolak pemberhentian Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah, kecuali DPR dan Presiden mengubah terlebih dahulu UU MK.

Desain reformasi MK harus dituangkan dalam UU yang dibahas secara tidak tergesa-gesa. Demikian juga MK, secara kolektif meningkatkan kepatuhan pada asas-asas beracara, khususnya menolak setiap perkara yang berkaitan dengan kelembagaan, kewenangan, termasuk praktik tidak etis dan bertentangan dengan asas nemo judex in causa sua saat mengafirmasi kehendak DPR yang memberikan masa jabatan hingga usia 70 tahun atau maksimal 15 tahun,  melalui Putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi No. 96/PUU-XVIII/2020.[]