• Jumat, 28 Januari 2022

Jokowi Minta Kredit UMKM Ditingkatkan 30 Persen

- Kamis, 9 September 2021 | 15:28 WIB
Ilustrasi UMKM. /Pixabay
Ilustrasi UMKM. /Pixabay

CeritaDepok.com - Seiring dengan penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh perbankan yang terus mengalami peningkatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap penyaluran kredit tersebut bisa terus ditingkatkan mencapai 30 persen secara nasional di 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan perwakilan direktur utama bank, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 8 September 2021.

“Bapak Presiden tentunya berharap bahwa sektor perbankan bisa memberikan kredit kepada UMKM. Secara year on year sekarang rata-rata adalah sekitar 18 persen. Oleh karena itu, Bapak Presiden meminta agar kredit untuk UMKM bisa ditingkatkan menjadi 30 persen di tahun 2024,” ujar Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto mengatakan, target 30 persen merupakan angka keseluruhan dari kredit nasional, bukan target yang dibebankan kepada masing-masing perbankan. Menurutnya, Presiden memahami bahwa setiap perbankan memiliki spesialisasi bisnis masing-masing.

Baca Juga: Wujudkan Indonesia Maju, Pemerintah Komitmen Kembangkan Olahraga Nasional

“Saat sekarang seperti di BRI itu mendekati 70 persen dan ada yang spesialisasinya corporate. Namun, Bapak Presiden meminta agar keseluruhan kreditnya itu adalah 30 persen, bukan berarti setiap banknya harus 30 persen karena masing-masing punya spesialisasi sendiri-sendiri,” tambahnya.

Pada pertemuan tersebut, para direktur perbankan mengutarakan usulan terkait pencadangan terhadap kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). Para direktur menyampaikan bahwa diperlukan harmonisasi antara standar akuntansi berbasis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terhadap NPL.

“Selama ini beberapa bank rata-rata sudah secara nasional sekitar 150 persen. Namun, pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar accounting-nya yaitu berbasis PSAK dan perpajakan karena perbedaan pencadangan ini berakibat terhadap perhitungan pajak. Bapak Presiden meminta ini untuk dibahas lebih lanjut,” lanjut Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai permasalahan kebijakan kredit di perbankan Himbara. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden meminta agar permasalahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

Halaman:

Editor: Julian AR

Sumber: setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Telkom Indonesia Buka 10 Lowongan Kerja di Tahun 2022

Sabtu, 22 Januari 2022 | 06:00 WIB

Rumus Menghitung Pesangon PHK Karyawan Tetap

Minggu, 9 Januari 2022 | 19:12 WIB
X