• Selasa, 29 November 2022

Berikut ini Daftar Lengkap Barang dan Jasa yang Kena Kenaikan PPN 11%

- Kamis, 7 April 2022 | 21:04 WIB
Ilustrasi Pajak (Pexels.com)
Ilustrasi Pajak (Pexels.com)

CeritaDepok.Com, Jakarta - Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Kenaikan ini juga diikuti perluasan barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenai PPN namun kini menjadi terutang PPN.

Berikut ini sejumlah barang dan jasa berikut ini akan mulai dikenai PPN:

1. Elpiji
Pemerintah akan mengenakan PPN untuk elpiji sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas Tertentu.
"Atas bagian harga yang disubsidi, PPN dibayar oleh Pemerintah. Adapun bagian harga tidak disubsidi, PPN dibayar oleh pembeli," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 April 2022.

PPN yang terutang atas penyerahan bagian harga yang tidak disubsidi pada titik serah badan usaha dihitung menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain, dan pada titik serah agen dan pangkalan dipungut dan disetor menggunakan besaran tertentu.

Baca Juga: Beberapa Ucapan Selamat Berbuka Puasa dalam Bahasa Inggris dan Artinya

2. Transaksi aset kripto
Pengenaan pajak atas transaksi aset kripto ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
PPN yang terutang atas perdagangan kripto dipungut adalah sebesar 0,11 persen dikali dengan nilai transaksi untuk pedagang yang terdaftar di Bappebti, serta 0,22 persen dikali dengan nilai transaksi untuk pedagang yang tidak terdaftar di Bappebti.


Untuk tarif PPh, bagi penjual aset kripto dikenai PPh 22 final dengan tarif 0,1 persen dari nilai transaksi untuk yang terdaftar, dan 0,2 persen dari nilai transaksi untuk selain yang terdaftar. Penambang aset kripto dikenai PPh 22 final 0,1 persen dari nilai transaksi.

Kemudian untuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atas penyelenggaraan perdagangan kripto dikenai PPh dengan tarif umum, atas transaksi aset kripto dikenai PPh 22 final 0,1 persen dari nilai transaksi.

Baca Juga: Arti dan Makna Tadarus dan Amalannya di Bulan Ramadan

3. PPN jasa fintech
Pemerintah mengenakan PPN atas penyelenggaraan transaksi keuangan digital atau financial technology (fintech) seperti diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Perlakuan Perpajakan atas Teknologi Finansial.
Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak Bonarsius Sipayung menjelaskan, PPN yang dikenakan bukan atas transaksinya melainkan jasa yang diberikan oleh penyedia fintech.

Halaman:

Editor: Satrio Nusantoro

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hadapi Ancaman Resesi, Investasi Emas Jadi Pilihan  

Jumat, 28 Oktober 2022 | 11:05 WIB

Peluang Usaha Menggosok Batu Akik Masih Ada

Selasa, 4 Oktober 2022 | 19:29 WIB
X