Ratusan Ribu Buruh di Jabar Di PHK Sebelum Penetapan UMR 2023 

- Kamis, 17 November 2022 | 15:00 WIB
Saat para buruh melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Disnaker Jombang.  (tim/memo)
Saat para buruh melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Disnaker Jombang. (tim/memo)

CeritaDepok.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bertekad untuk segera mengatasi isu pemberhentian hubungan kerja (PHK) terhadap buruh di Indonesia.

Ia menuturkan, jika persoalan PHK tersebut lama ditangani, maka permasalahannya pun akan meluas berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di Tanah Air.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK tersebut juga mengungkapkan bahwa terdapat 400-500 ribu buruh di Jawa Barat yang telah di-PHK.

Ia pun memprediksi bahwa angka PHK akan terus bertambah hingga 1,5 juta orang, jika permasalahan tersebut tak kunjung diselesaikan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Apresiasi Kerja Keras Seluruh Pihak, Angkat Jempol Untuk PLN

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Taufik Garsadi juga telah menyatakan bahwa angka PHK di sektor padat karya di Jawa Barat terbilang tinggi.

"Jadi data PHK yang tidak terlaporkan baik melalui dinas, Apindo, Serikat Pekerja, BWI maupun pekerja yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak mengklaim Jaminan Hari Tua atau JHT, jumlahnya bisa lebih besar lagi," katanya, dikutip pada Kamis, 17 November 2022.

Taufik pun menambahkan, pihaknya telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengatasi peluang adanya badai PHK tersebut.

Beberapa langkah mitigasi itu di antaranya adalah mengurangi upah dan fasilitas pekerja yang menduduki jabatan level atas, seperti manajer dan direktur.

Lebih lanjut, Taufik pun menjelaskan akan membatasi jam kerja dan dimungkinkan pula untuk menghapus sistem kerja lembur.

Baca Juga: Atasi Kesulitan Warga, Satgas Yonarmed 1 Kostrad Ikut Bangun Rumah Warga Binaan

"Kemudian meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh secara bergilir untuk sementara waktu, tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya, memberikan pensiun dini bagi yang sudah memenuhi persyaratan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Taufik pun menerangkan, PHK di Jawa Barat disebabkan oleh perubahan metode kerja di dalam lingkungan perusahaan.

"Dari sisi internal perusahaan terjadi pula kesalahan pengelolaan bisnis dan peningkatan biaya produksi," ucapnya.

Halaman:

Editor: Rubiakto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kiat Menjaga Sapi Tetap Sehat

Senin, 8 Mei 2023 | 20:01 WIB

Cerita Magang Mahasiswa IPB : Arkan Quail Farm

Kamis, 16 Februari 2023 | 05:43 WIB

Cerita Magang Mahasiswa IPB : CV Puput Bersaudara

Selasa, 14 Februari 2023 | 08:12 WIB

Cerita Magang Mahasiswa IPB : Mitra Tani Farm

Sabtu, 11 Februari 2023 | 20:32 WIB

Cerita Magang Mahasiswa IPB : Istana Qurban Farm

Kamis, 9 Februari 2023 | 23:20 WIB

Ridwan Kamil: Korban Jiwa Gempa Cianjur 162 Orang

Selasa, 22 November 2022 | 10:12 WIB

Ratusan Bencana di Jawa Barat Dipengaruhi Cuaca

Jumat, 7 Oktober 2022 | 14:15 WIB

Rachmat Yasin Bebas, Tetap Wajib Lapor

Rabu, 3 Agustus 2022 | 08:47 WIB
X