DPR RI Usulkan Anggaran Lembaga Penegak Hukum Disatukan

CeritaDepok.com - Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengusulkan agar lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian anggarannya disatukan. Terutama di wilayah-wilayah terluar seperti di Maluku Utara ini, pasalnya para penegak hukum ketika bertugas sangat kesulitan aksesnya karena melewati jalur laut dan berbiaya sangat mahal.

"Oleh karena itu saya memberikan saran perlu adanya pemikiran pada tingkat pusat bahwa anggaran-anggaran lembaga terkait itu  pendanaannya disatukan saja. Saya pernah dahulu ketika masih berdinas sebagai polisi di Ambon, saat melakukan proses penegakkan hukum saya menggunakan kapal, didalamnya ada Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut dan Hakim pengadilan," ujar Adang.

Politisi F-PKS ini menilai, dengan begitu proses peradilan tetap bisa berjalan, sehingga kehadiran negara disuatu daerah walaupun geografinya begitu sulitpun tetap ada. "kita harus membantu lembaga atau kementerian penegak hukum untuk meningkatkan pembiayaan kendaraan dalam rangka mengatasi masalah-masalah yg berhubungan geografi," imbuh Adang.

Baca Juga: PMI Kota Depok Ringankan Beban Korban Puting Beliung di Cilodong

Selain itu, menurut Legislator Dapil DKI Jakarta III ini, pihaknya mendukung usulan penambahan gaji atau tunjangan untuk para pegawai. Kemarin mereka menuturkan biaya transportasi untuk mereka berangkat ketempat kerja sekitar Rp150 ribu per hari, jika ditotal perbulan Rp3 juta hanya untuk biaya transport, padahal gaji mereka hanya sekitar Rp6 juta.

"Menurut saya ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat, mereka harus mengerti bahwa Indonesia itu tidak hanya pulau Jawa. Teman-teman kita di luar Jawa yang jauh seperti ini harus mendapat perhatian khusus karena mereka bekerja meninggalkan keluarganya dan harus melewati tantangan ombak yang tinggi, sedangkan gajinya terpotong cukup lumayan. Mudah-mudahan masukan tadi menjadi perhatian pimpinan Komisi III DPR untuk dilanjutkan aspirasi ini kepada kementerian lembaga terkait," harap Adang.***