• Senin, 29 November 2021

Risma Terima Banyak Laporan Bansos Kurang Tepat Sasaran, Kades Jadi Penerima Manfaat

- Kamis, 9 September 2021 | 14:38 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta Pemda menyatukan gerak dan sinergi dengan Kemensos untuk akselerasi pembaruan data melalui konferensi video. /Dok. Humas Kemensos
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta Pemda menyatukan gerak dan sinergi dengan Kemensos untuk akselerasi pembaruan data melalui konferensi video. /Dok. Humas Kemensos

CeritaDepok.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku mendapatkan banyak laporan tentang bantuan sosial yang kurang tepat sasaran, terkendala, atau tidak tersalurkan ke penerima manfaat.

“Saya mendapat laporan tentang bansos yang masih belum tepat sasaran. Ada di Bolaang Mongondow tempo hari di mana kepala desa (Kades) memasukkan sendiri namanya sebagai penerima bantuan. Saya juga juga menjumpai ada penerima bantuan yang rumahnya saja lebih besar dari rumah dinas saya,” ungkap Risma dikutip dari kemensos.go.id.

Hal-hal semacam ini memerlukan pengawasan ketat dari Pemda. Oleh karena itu, Risma berharap agar proses verivali berjenjang dari musyawarah desa/kelurahan hingga kemudian data naik ke kecamatan dan ke kabupaten/kota harus bisa berjalan efektif.

Demi menjaga akselerasi pembaruan data sebulan sekali, Risma pun meminta pemerintah daerah (Pemda) menyatukan gerak dan sinergi dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca Juga: Tetapkan Data per Bulan, Risma Minta Pemda Tingkatkan Akselerasi dan Akurasi Pembaruan Data

“Kami di Kementerian Sosial bekerja melakukan pembaruan data. Saya menerbitkan SK [Surat Keputusan Pengesahan Data Kemiskinan] setiap bulan. Jadi kalau dari daerah bisa mengimbangi akan sangat bermanfaat bagi penerima bantuan,” ujar Risma.

Risma menjelaskan, pembaruan data kemiskinan merupakan tugas pemda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Tugas dan kewenangan dalam verifikasi dan validasi data (verivali) oleh pemda diatur cukup jelas pada peraturan tersebut.. Merujuk Pasal 8, 9, dan 10, disebutkan bahwa tahapan pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pada Pasal 8 misalnya, disebutkan bahwa verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan, atau desa.

Editor: Julian AR

Sumber: kemensos.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X